Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PRAKTIK MANAJEMEN KEUANGAN DI BNI CABANG JEMBER

Widia Rukmana — Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0700

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas manajemen keuangan, terutama di sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi GCG di BNI Cabang Jember, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan menganalisis dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen dan staf, serta analisis dokumen terkait praktik keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah meningkatkan kualitas laporan keuangan, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami GCG, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pengawasan internal menjadi hambatan utama dalam penerapan GCG secara optimal. Dampak positif dari penerapan GCG terlihat pada peningkatan kepercayaan publik dan stabilitas keuangan perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi GCG, penelitian ini merekomendasikan pelatihan berkala untuk karyawan, peningkatan kolaborasi antar unit kerja, dan penguatan sistem pengawasan internal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BNI Cabang Jember dan lembaga perbankan lainnya dalam mengoptimalkan penerapan GCG.

MANFAAT PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI ANGGOTA KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH

Niha Rubi Astuti — Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat pembiayaan murabahah bagi anggota dan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Studi ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menawarkan sejumlah keuntungan signifikan, baik untuk anggota maupun bagi institusi keuangan. Untuk anggota, murabahah memudahkan dalam memperoleh produk atau layanan dengan cara yang sejalan dengan prinsip syariah, yang melarang riba dan praktik-praktik keuangan yang tidak kompatibel dengan hukum Islam. Di samping itu, pembiayaan murabahah memberikan kepastian mengenai harga serta keuntungan (margin) yang dibayarkan, sehingga anggota tidak terjebak dalam ketidakpastian biaya. Bagi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, murabahah menjadi sumber pendapatan yang konsisten karena institusi ini memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual yang disetujui. Selain itu, pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan musyarakah atau mudharabah, berkat adanya jaminan berupa barang yang diperoleh. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah memegang peranan penting dalam ekonomi syariah dengan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek kemudahan, kepastian, maupun keuntungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI

Gusni Nelvia Fitri — Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi serta dokumentasi laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran mencapai 94,23% dari total anggaran. Kendala yang dihadapi antara lain masih minimnya keikutsertaan pengelola keuangan dalam pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) keuangan dan akuntansi serta perlunya penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya.

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2023

Josua Averindo — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penatausahaan merupakan runtunan kegiatan yang meliputi pelaporan, inventarisasi, dan pembukuan barang milik daerah sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karya tulis ini berisi suatu analisis mengenai proses pelaksanaan penatausahaan barang kepunyaan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tujuan dilakukannya analisis ini yaitu guna mengetahui proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Adapun cara penghimpunan data yang dipakai pada penyusunan tugas akhir ini yaitu studi kepustakaan serta studi lapangan dengan melakukan wawancara pada Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset serta staf di bawah penatausahaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Hasil dari riset ini memperlihatkan bahwasanya penatausahaan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

SISTEM INFORMASI SIKLUS PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI SIKLUS PENGELUARAN PADA FROZEN FOOD

Candra winata — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0700

Perusahaan menawarkan produk atau layanannya kepada pelanggan, yang kemudian membayarnya dengan uang tunai; proses ini dikenal sebagai siklus pendapatan, menurut Romney dan Steinbart (2012:5). Rangkaian aktivitas bisnis dan aktivitas pemrosesan informasi terkait yang berkelanjutan yang membentuk siklus pendapatan meliputi penyediaan barang dan layanan kepada klien dan penagihan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus pendapatan terutama bertujuan untuk menyediakan produk yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat dengan harga yang tepat. Setiap langkah siklus pendapatan mulai dari menerima pesanan hingga memproses pembayaran meliputi penjualan, persiapan produk, penagihan, dan pemrosesan pembayaran. Penelitian tentang makanan beku ini didasarkan pada wawancara, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang memerlukan penyediaan deskripsi situasi atau fenomena yang menjadi dasar data tersebut diperoleh. Siklus pendapatan yang memuaskan untuk makanan beku ditemukan dalam penelitian ini. Siklus pendapatan Makanan Beku sedikit berbeda dari teori penulis karena banyaknya fungsi yang tumpang tindih. Namun, siklus ini tetap merupakan sistem yang sangat baik. Berdasarkan data, tampaknya Siklus Pendapatan Makanan Beku berjalan lancar. Implikasinya Cara terbaik bagi perusahaan untuk menghindari hal ini adalah merekrut orang-orang cerdas.